Mencabut Akar Kemiskinan, Menanam Karakter Keluhuran: Peran IPS

Oleh Silvia Rahmelia*)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia pada konsep-konsep teori terbarukan. Relevan dengan perkembangan zaman, konsep-konsep yang terbangun dalam teori baru semakin canggih dan secara otomatis menyebabkan teori-teori yang telah lama ada menjadi terbantahkan.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai bagian dari pohon ilmu yang bercabang dari filsafat, beriringan dengan ilmu alam dan ilmu humaniora, memiliki bidang kajian serta keilmuan tersendiri. Baik itu meliputi ciri-ciri spesifik layaknya aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi-nya masing-masing maupun dalam output sudut pandang pemahaman terhadap suatu permasalahan sosial.

Colhoun memberi batasan mengenai definisi Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Science), yaitu:

“Social science is the study of the group behavior of families, factories churches, communities, nation, and other groups. It is also concerned with the behavior of individual people insofar as the influenced by their belonging to group.”

Maka dapat diartikan bahwa IPS ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi dalam suatu kelompok serta pengaruh yang ditimbulkan dari interaksi itu. Menindaklanjuti perkembangannya, bahwa para ilmuwan sosial tampak setuju dan menganggap perlu untuk mengkaji tentang berbagai cara manusia sosial berinteraksi. Karena tak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya manusia sosial itu merupakan suatu kompleksitas yang memiliki hakekat ‘multidimensional’. Sama halnya dalam struktur kajian IPS sendiri yang cenderung multidimensional.

IPS memiliki makna yang sangat luas sebagai akibat penggunaan istilah manusia sosial. Maka dalam rumpun ilmunya pun dibagi-bagi untuk memperjelas bidang kajian serta untuk tujuan efektifitas dan karakter yang spesifikatif. Djaldjoeni mengungkapkan bahwa dalam mengkaji tentang manusia, IPS menggunakan ilmu politik, ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan IPS adalah ilmu yang diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan direncanakan.

Selain dari corak keilmuannya yang universal, karakteristik objek kajian IPS yang bisa dikembangkan melalui pendekatan multidisiplin secara integratif menjadikan IPS dapat difungsikan untuk telaah masalah sosial budaya yang hakikatnya kompleks. Ciri dari pendekatan interdisipliner yang memerlukan kajian dari berbagai disiplin ilmu ini memudahkan IPS untuk dijadikan dasar pengembangan upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah sosial.

Mengkaji Masalah Kemiskinan

Mengambil sampel ‘kemiskinan’ sebagai salah satu topik permasalahan sosial, disadari betul bahwa isu kemiskinan dan ketidakmerataan ini mempunyai dampak negatif atas pembangunan dan integrasi nasional. Kemiskinan ini merupakan permasalahan sosial yang tidak mudah untuk ditanggulangi. Bahkan pemerintah sejak dekade 1990-an memunculkan kembali program pengentasan kemiskinan dan ketidakmerataan sebagai salah satu isu sentral dari perspektif pembangunan nasional. Ini menjadi bukti belum tuntasnya penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah tahun ke tahun.

Ketika mengkomparasikan pengentasan kemiskinan pada dekade 1990-an dengan keadaan sekarang ini, tidak banyak perubahan yang bisa dibanggakan. Salah satu buktinya, hingga sekarang bagian timur wilayah Indonesia masih belum dapat merasakan kemerataan dalam distribusi hampir dalam segala aspek dan kebutuhan. Hal itu bukan terjadi sekarang-sekarang, tetapi sejak dulu. Meski memang mungkin terdapat sedikit kemajuan dalam hal swadaya pangan di wilayah timur sana, tetap saja kemiskinan masih melekat bahkan menjadi identitas yang kontradiktif dari ‘kekayaan’ sumber daya ketimuran yang dimilikinya.

Pada dasarnya keberhasilan program pengentasan kemiskinan, sama seperti program pembangunan yang lain, terletak pada identifikasi akurat terhadap wilayah yang diindikasikan masuk dalam klasifikasi ‘miskin’. Dalam hal ini Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai disiplin ilmu dengan pendekatan interdisiplinernya mendapat ‘porsi’ untuk mengidentifikasi permasalahan kemiskinan dari beberapa sudut pandang keilmuan yang berbeda-beda dalam satu rumpun.

Dimulai dari analisis formulasi kebijaksanaan tadi, yaitu mengidentifikasi siapa yang miskin dan di mana mereka berada. Pertanyaan ini dijawab dengan beberapa pertimbangan berdasarkan objek

kajian ilmu masing-masing.

Masalah kemiskinan dapat dikaji melalui beberapa bidang ilmu yang serumpun dalam IPS.

 

1.                Sudut Pandang Ilmu Politik

Dari kacamata ilmu politik, aspek yang menjadi fokus penelitian ialah mengenai evaluasi kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan kemiskinan serta implementasi daripada aturan-aturan atau kebijakan yang sudah ada. Selain itu dibahas pula mengenai hal ihwal penguasa atau dalam ketatanegaraan kita ialah Presiden beserta jajarannya, dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan. Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dapat memfasilitasi dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan.

2.                Sudut Pandang Ilmu Antropologi

Dari kacamata antropologi, bisa dirumuskan mengenai keterkaitan kemiskinan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya di masyarakat. Dengan mengetahui pola perilaku manusia ini, diharapkan dapat menentukan arah dari upaya yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan, sesuai tata pergaulan di masyarakat.

3.                    Sudut Pandang Ilmu Sosiologi

Pada rumpun ilmu Sosiologi, kemiskinan ini bisa dianalisis dari elemen norma, tradisi, keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Misalnya saja mengkaji dari rumusan masalah ‘sejauh mana internalisasi nilai dan norma kemasyarakatan terimplementasikan, hingga menimbulkan cerminan perilaku malas berusaha dan terindikasi menjadi  akar dari kemiskinan?’.

4.                  Sudut Pandang Ilmu Ekonomi

Kemudian dalam bidang ekonomi, sudah jelas bahwasannya kemiskinan ini disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi kebutuhan pokok. Selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan sebagai akibat tingkat pendidikan yang rendah, yang dimiliki masyarakat, sehingga penghasilan tidak sebanding dengan kebutuhan yang beranjak meningkat.

Salah satu gagasan solutif bisa melalui fungsionalisasi sumber daya yang ada di masyarakat secara swadaya. Akomodasinya dengan menghidupkan usaha-usaha kecil dibantu modal koperasi diiringi dengan bimbingan pengelolaan sistem manajerial secara bertahap.

5.                  Sudut Pandang Ilmu Geografi

Dalam kacamata geografi, kemiskinan ini dapat ditelaah dari segi wawasan dalam ruang dan persepsi relasi antargejala. Geografi yang berisikan pemahaman akan orientasi bumi sebagai tempat tinggal, proyeksinya meliputi semua unsur ruang yaitu arah, jarak, luas, dan bentuk. Kemudian ditambah pengamatan dan pemahaman hubungan antargejala yang terdapat dalam suatu bentang alam. Kemiskinan yang terkotak-kotak di satu wilayah terpencil dan terisolir bisa ditanggulangi dengan mengakar pada konten keilmuan geografi.

6.                Sudut Pandang Ilmu Sejarah

Sementara itu dalam ilmu sejarah, berangkat dari sifat ilmunya sendiri bahwa sejarah pada dasarnya melekat pada tiap benda, tiap mahluk, baik yang hidup dan tidak hidup, tiap fenomena di alam raya ini. Dimensi kesejarahan menuntut manusia untuk selalu melakukan pembaharuan dan berupaya mencapai kemajuan. Dengan sejarah, manusia menjadi tahu dan mengenal siapa diri mereka dan bagaimana mereka sekarang ini.

Kemiskinan sebagai salah satu aspek permasalahan sosial memiliki dimensi proses, peristiwa dan waktu. Dari pengalaman-pengalaman yang telah ada sebelumnya, manusia dapat belajar untuk mengembangkan diri dengan mengupayakan usaha-usaha maksimal. Serta dengan belajar dari proses perubahan dari peristiwa-peristiwa terdahulu untuk mengupayakan penanggulangan masalah kemiskinan ini.

            Objek kajian yang juga tampak bersinggungan dengan permasalahan kemiskinan ini ialah bidang ilmu Psikologi Sosial. Psikologi Sosial ini merupakan satu irisan disiplin ilmu yang terbilang baru dalam rumpun ilmu sosial. Bidang ini mengkaji tentang tingkah laku manusia dalam mengatasi fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial.

            Dengan adanya Psikologi Sosial ini masyarakat mampu menilai dan memprediksi tingkah laku dalam kehidupan sosial. Masyarakat dapat membentuk pribadi melalui refleksi atas lingkungannya dengan lingkungan lain. Dari pengetahuan akan tingkah laku manusia, kemiskinan dapat semakin jelas terbaca akar permasalahannya. Dengan menggabungkan seluruh sudut pandang dalam rumpun ilmu sosial, permasalahan sosial ini dapat terselesaikan dengan tahapan-tahapan yang sistematis, profesional, dan terintegrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam IPS

            Selain dari pada perannya dalam mengentaskan masalah-masalah sosial, IPS ini begitu unik sekaligus kompleks. IPS memiliki tugas berat untuk mempersiapkan dan mendidik individu untuk hidup dengan keseimbangan pemahaman antara ikatan inter dan intrapersonalnya. IPS memerankan peran signifikan dalam mengarahkan dan membimbing manusia Indonesia agar memiliki nilai-nilai dan perilaku demokratis, memahami dan peka terhadap permasalahan sosial di lingkungan sekitar, memahami dan bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai bagian dari masyarakat global yang interdependen.

            Salah satu misi IPS adalah mentransmisikan nilai-nilai keluhuran yang telah menjadi warisan budaya bangsa dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai ini bukan hanya dibelajarkan saja, akan tetapi lebih jauh lagi diharapkan dapat memfasilitasi individu terutama peserta didik untuk memahami, menganalisis, dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut hingga akhirnya peserta didik menjadi individu yang utuh.

            Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah bagian dari batang tubuh ilmu sosial, lebih tepatnya ilmu politik. Ilmu politik ini lebih lanjut memiliki satu objek kajian khusus, yaitu bidang Demokrasi Politik. Sejalan dengan perkembangan kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia, menurut Azis Wahab (2006), peran Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) ialah untuk menghasilkan karakter warganegara yang baik (to be smart and good citizen). Dengan berkembangnya konten dari Ilmu Pengetahuan Sosial, secara otomatis memperluas objek kajian dari Social Studies sendiri. Sifat dari IPS sendiri bersinggungan erat dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang notabene mengemban tugas sebagai pencetak karakter manusia Indonesia.

            Lalu bagaimana cara PKn dengan nafas sosialnya, ikut serta memecahkan permasalahan sosial yang ada dan mengembalikan lagi harkat martabat bangsa Indonesia yang berbudaya luhur?

            Secara sistematis dan konseptual, berawal dari tahap pemahaman, individu mengetahui dan memahami nilai moral yang semestinya diterapkan dalam interaksi sosial. Beranjak ke tahapan penghayatan, setelah itu individu mulai memiliki kecenderungan bersikap, sehingga sampai pada tindakan moral dalam bentuk interaksi sosial yang positif. Tentu disini jelas adalah peran PKn dalam mengembangkan upaya internalisasi nilai moral, dan menghantarkan individu sebagai warga negara pada tahapan-tahapan dalam membentuk interaksi sosial yang baik melalui pembelajaran PKn itu sendiri.

            Merekatkan paradigma mengenai peran IPS dalam membangun harkat dan martabat bangsa, dapat kita amati dari keberagaman sudut pandang rumpun ilmu-ilmu sosial dalam menganalisis masalah kemiskinan. Keseluruhan sudut pandang tersebut dapat diramu dan dikaji secara terintegrasi untuk menghasilkan gagasan solutif dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Kemudian lagi sudah jelas peran IPS dengan cabang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan-nya, turut andil dalam mencetak individu (warga negara) Indonesia yang berkarakter, berbudaya luhur, selaras dengan jati diri Pancasila sehingga dapat menjadi komponen/elemen yang tidak kalah penting dalam membangun serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

*) Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2011

Download RPP dan Format Penilaian PKn SMP Kurikulum 2013

oleh 

Silvia Rahmelia 

Kurikulum 2013 telah bergulir , walau tahunnya sudah terlewat karena saat ini sudah memasuki tahun 2014 tetapi masih banyak yang dibutuhkan untuk mehamai kurikulum 2013. Berikut  terdapat  perangkat pembelajaran PKn di SMP hasil dari Program Praktek Lapangan (PPL) yang dilaksanakan saudari  Silvia Rahmelia seorang mahasiswa angkatan 2011 Jurusan PKn Universitas Pendidikan Indonesia yang bernama Silvia Rahmelia di SMP Negeri 12 Bandung.

Terima kasih kepada saudari Silvia Rahmelia yang telah berbagai dan sharing informasi di blog studi Kewarganegaraan. Bagi Anda  yang bermintas silahkan download file yang berisi perangkat pembelajaran termasuk  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan format Penilaian PKn pada kurikulum 2013 di tingkat SMP. Bagi anda yang membutuhkan sebagai bahan untuk anda mengajar silahkan download dengan mengklik disini.

terima Kasih Semoga Bermanfaat.

*Bagi anda yang berminat untuk berbagai melalui grup Studi Kewarganegaraan, dapat berupa tulisan, opini, perangkat pembelajaran atau bertanya tentang kajian Pendidikan Kewarganegaran silahkan hubungi kami di feriansyach@gmail.com.

Mempersiapkan “Digital Native” menjadi “Warga Negara Digital”

Oleh

Feriyansyah *

Istilah Digital Native merupakan istilah yang digunakan oleh Marc Prensky dalam artikelnya pada tahun 2001 yang berjudul“ Digital Native dan Digital Immigrant” artikel ini menjadi momentum menyadarkan kita bahwa generasi kita saat ini hiudp di zaman yang berbeda dari saman Ayah dan Ibu nya. Prensky mengatakan “ Our students have canged radically. Today’s Student are no longer the people our educational system was designed to teach (Prensky 2001:1). Siswa kita berubah secara radikal, Dewasa ini siswa tidak lagi menjadi masyarakat dalam sistem pendidikan kita yang didesain untuk diajar. Teknologi digital telah merubah siswa kita saat ini, Sehingga siswa tidak lagi seperti siswa-siswa seperti generasi sebelumnya. Mereka terbiasa hidup sehari-hari dengan berbagai teknologi digital yang dekat dengan mereka. Generasi ini hidup di tengah arus informasi yang mengalir deras.

Digital Native
http://www.trintech.com/wp-content/uploads/2013/10/digital_native.jpg

Penulis teringat pernytaan agung dari Ali Bin Abi Thalib yang mengatakan “didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup dizaman yang berbeda dari zamanmu”. Jika kita kaitkan dengan artikel Prensky bahwa anak-anak kita saat ini merupakan “Digital Native” atau pemukim digital (penduduk asli digital). Sedangkan para orang tua mereka merupakan para imigran di dunia digital. Orang tua, lembaga pendidikan, dan guru serta berbagai pihak harus menyadari hal ini. Jika Prensky 14 tahun yang lalu telah mengenalkan kita bahwa digital native telah lahir maka  saat ini para pemukim digital ini juga akan tumbuh dan menjadi dewasa.

Digital Native akan menjadi orang dewasa dan membawa budaya digital yang melekat pada diri mereka. Tetapi dalam prosesnya mereka perlu di persiapkan menjadi seorang warga negara digital. Istilah warga negara digital merupakan istilah yang digunakan bagi warga negara yang terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehdiupan sehari-hari bahkan ketika beraktivitas sebagai seorang warga negara. Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan ruang-ruang baru bagi warga negara, ruang virtual bagi warga negara tercipta dimana warga negara digital akan terhubung satu sama lain, terhubung dengan pemerintah melalu teknologi digital serta berbagai aktivitas lain.

Disadari atau tidak Digital Native harus dipersiapkan menjadi seorang warga negara digital. Pemukim digital ini harus dipersiap melalui program pendidikan agar mereka memiliki karakteristik yang mereka butuhkan di era digital. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagaimana mempersiapkan Digital Native  menjadi seorang warga negara ?

Digital Native  hidup di lingkungan digital yang mengglobal dimana arus informasi dari seluruh dunia dengan mudah di akses. Informasi yang mengglobal ini tentnunya akan membawa berbagai nilai yang berasal dari asal informasi tersebut. Nilai-nilai ini bisa saja tidak sesuai dengan nilai dasar masyarakat kita. Digital native memang generasi yang menglobal tetapi mereka juga harus memiliki identitias yang kuas ketika berinteraksi secara global. Identitias yang kuat lahir ketika sesorang memiliki nilai dasar yang kuat.  Oleh karena itu, Digital Native Indonesia harus memiliki identitas yang dilandasi dengan nilai-nilai dasar (nilai Pancasila ) yang kuat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, nilai-nilai dasar spiritual merupakan nilai yang membentuk bangsa ini yang terlembagakan di dalam rumusan Pancasila. Pada akhirnya penguatan nilai dasar bagi pemukim digital Indonesia harus dengan pendekatan digital.bagaimana proses penguatan nilai dasar sesuai dengan kondisi digital native.?

Proses pendidikan khsusunya lembaga pendidikan, orang tua dan guru harus menydari bahwa yang merka didik adalah digital Native  yang lingkungannya berbeda dari lingkungan ketika kita seusia mereka.  Pertama, kita harus mengenali dulu secara mendalam siapa digital Native?  Bagaiaman karkteristiknya, kesehariannya, dan berbagai hal yang melekat pada dirinya, perubahan-perubahan yang mereka alami. kedua, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan dunia mereka.

Ketiga, kita harus mempersiapkan diri menjadi orang tua digital dan guru digital, sehingga kita bisa menjadi imgran yang baik “jika kita ingin memasuki dunia digital maka kita juga harus menyesuaikan diri dengan mereka”. Penulis jadi teringat dengan istilah “dimana bumi dipijak disitu langit di junjung” jika kita komparasikan bahwa generasi kita merupakan para immgran digital maka kita harus menyesuaikan dan menjunjung adat istiadat dan kebiasaan hidup para digital native.  Kita tentunya tidak bisa menjadi orang tua yang menjauhkan anak-anak kita dari teknologi digital. Hal itu sama saja kita melakukan konfrontrasi dengan para pemukim digital.

Digital Native  seperti tidak memiliki teladan bagaimana mengelola dunia digital yang mereka huni, karena orang tua mereka tidak memiliki pengalaman itu. Tetapi nilai-nilai dasar merupakan nilai-nilai yang tidak akan berubah bagaimana perubahan kondisi lingkungannya asalkan nilai-nilai itu tetap diyakini dan hidup di dalam diri nya.Oleh karena itu, Digital Native hanya memiliki lingkungan dan dunia yang berubah tetapi nilai dasar yang mereka anut tidak boleh berubah, inilah tugas kita sebagai orang tua dari digital native.  

Akhirnya, disadari atau tidak kita telah hadir di dunia para digital native, mereka hidup dengan cara yang berbeda tetapi mereka tidak boleh tercabut dari akar identitias sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai spiritual yang menjadi nilai dasar. Digital Native Indonesia harus menjadi digital native yang tetap menjaga identitias ke-Indonesiaannya religius, santun, ramah dan penuh kehangatan, Sehingga akan tercipta dunia digital yang ramah, santun, religius dan penuh kehangatan. Digital Native akan menjadi seorang warga negara digital yang memiliki dilingkupi nilai dasar yang akan menjadi identitas merka ketika beraktivitas didalam jaringan sehingga nilai-nilai dasarharus benar tumbuh dan berkembang di dalam diri para digital native.

*Penulis merupakan Mahasiswa Program Magister Pendidikan Kewarganeagaraan SPs UPI,  yang sedang  melakukan penelitian tentang warga negara digital 

Warga Negara Digital : Memindah Demokrasi Ke Dunia Maya

Oleh

Feriyansyah *

Internet bukan lagi suatu hal yang sulit untuk diakses. Internet sudah berubah menjadi sebuah kebutuhan bagi kita saat ini.  Kemajuan bidang TIK telah merubah kondisi masyarakat kita saat ini. Jika dulu internet hanya dapat diakses oleh kalangan menengah keatas,  saat ini internet sudah merambah masyarakat menengah kebawah ser bagai sebuah kebutuhan.

sumber: http://oxleylearning.org/blog/tag/digital-citizens/ 

Kemajuan TIK telah melahirkan satu generasi yang terbiasa menggunakan TIK dalam berbagai aktifitas. Generasi ini dikenal dengan generasi digital, net generation  dan ada juga yang menyebut dengan generasi Z (gen-Z). Generasi saat ini telah sebagaian telah menjadi dewasa dan telah menjadi warga negara yang memiliki Hak dan Kewajiban sepenuhnya, ini yang kita kenal dengan istilah Warga Negara Digital. Mossberger  dalam bukunya DigitalCitizenship  mendefinisikanWarga Negara Digital (Digital Citizens)merupakan mereka (Warga negara,pen) yang sering menggunakan teknologi, yang mengunakan teknologi untuk untuk memenuhi kewajiban warga negara dan mereka yang menggunakan teknologi  dalam pekerjaan untuk tujuan ekonomi.  Jadi, warga negara digital sangat akrab dengan teknologi khususnya TIK. Teknologi bagi mereka bukan lagi suatu hal yang rumit dan sulit untuk dimengerti. Bagi mereka teknologi seperti udara yang senantiasa bisa mereka gunakan.

sumber :
 http://www.epitom.org/2014/02/21/digital-marketing-sri-lanka/ 

Apa dampak warga negara digital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa keuntungan bagi warga negara untuk dapat cakap menggunakan teknologi ? memang menjadi pertanyaan yang sering memutar disekitar kita. Mossberger juga mengungkapkan tiga keuntungan ketika warga negara mampu dan cakap menggunakan teknologi digital dan TIK yaitu :

Pertama, Economical Opportunity (Kesempatan ekonomi), saat ini eknomi telah berpindah sebagian menjadi eknomi virtual, kita akan mampu memanfaatkan Tik untuk bertransaksi dengan kecepatan yang tinggi. Kita dapat berbelanja, bertransaksi, mareketing, mempromosikan potensi daerah, dan sebagainya. Sebagai contoh, dulu kita harus mengantri di Bank untuk melakukan tranfer uang, saat ini  mentranfer uang dapat dilakukan hanya dengan melakukan beberapa kali klik, dan yang penting aktivitas ini dapat kita lakukan tanpa harus berpindah dari tempat kita. Untuk dapat melakukan aktivitas seperti ini pastinya warga negara harus cakap menggunakan teknologi. Jadi, teknologi telah memberikan kesempatan ekonomi yang besar bagi warga negara.

Kedua, Civic Engagement (keterlibatan warga negara), kemajuan bidang TIK telah memindahkan keterlibatan warga negara dalam aktivitask kewarganegaraan dari dunia nyata ke dunia virtual (maya). Hal ini bukan tanpa efek, sudah banyak contoh bahwa warga negara digital terlibat aktif dalam berbagai aktivitas kewarganegaraan. Warga negara digital yagn sebagaian besar merupakan generasi digital paling tidak suka dengan birokrasi yang rumit, dalam mengurus sesuatu hal. Kemajuan TIK dapat memfasilitasi hal ini agar meningkatkan keterlibatan warga negara. sebagai contoh, Memberikan aspirasi jika dahulu kita harus mengirim surat kepada pejabat pemerintah dan belum tentu aspirasi itu dibaca atau tidak oleh sang pejabat. Tetapi saat ini, Seperti walikota Bandung telah memiliki akun twitter  untuk membicarakan berbagai hal dan menyampaikan aspirasi kepada sang walikota. Tentu, aspirasi yang cepat juga membutuhkan respon yang cepat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan (trust) warga negara kepada pemerintah, Jika warga negara puas maka akan meningkatkan partisipasi. TIK telah merubah wajah birokrasi yang rumit menjadi bersahabat dengan warga negara.

Ketiga, political Participation (Partisipasi politik), Warga negara digital akan didatangi dengan berbagai informasi, tidak terkecuali informasi politik. Hal ini yang disebut kebanjiran informasi,  Warga negara digital berbeda dengan generasi warga negara yang terdahulu, warga negara digital merupakan Generasi Digital, mereka bukan Generasi Televisi, mereka tidak mau menjadi, warga negara pasif dalam menerima informasi, terutama informasi politik. Warga Warga negara digital merupakan warga negara yang cerdas dalam mengelola informasi menjadi pengetahuan sehingga, hal ini dapat menjadi landasan mereka dalam menentukan sesuatu, Bahkan menentukan sikap politik. Era digital telah menjadi kehidupan demokrasi lebih transparan, Sehingga warga negara digital merupakan warga negara yang otonom, mereka tidak gampang dimobilisasi oleh informasi yang menyesatkan.

Penutup

Warga negara muda saat ini adalah warga negara digital karena mereka adalah generasi digital. Mereka terbiasa menggunakan teknologi untuk berbagai aktivitas. Generasi ini memiliki  keunikan tersendiri. Untuk dapat menjadi warga negar digital yang cerdas dan baik (Smart and good digital citizens)  kita sebagai generasi sebelumnya harus mampu mengelola generasi ini menjadi generasi emas Indonesia. Karena mereka yang akan melanjutkan estafet kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah program untuk memaksimalkan Potensi generasi digital ini agar menjadi warga negara digital yang cerdas dan baik. Pemerintah, Orang tua, Sekolah, Guru harus menyadari hal ini karena saat ini kita sedang mendidik generasi digital generasi yang berbeda dari generasi terdahulu.

Buku Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Buku Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu buku yang cukup fenomenal di kalangan akademis PKn. Buku ini telah menjadi rujukan dasar dari kajian-kajian PKn. Buku ini menyajikan teori-teori dasar dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Buku Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan buah karya dari tangan dingin Prof. Dr. Abdul Azis Wahab, M.A (Ed) dan Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. yang merupakan guru besar di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan.

Akademisi PKn sangat membutuhkan buku ini untuk dijadikan landasan dalam mengembangkan khasanah keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan.