by
EDI SISWANTO, FERIYANSYAH , ISLAMUDDIN,
PUSPA DIANTI, ROSE FITRIA L
(Para Penulis merupakan Alumni PRogram Magister Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indoneisa Angkatan Tahun 2012)
IDENTITAS BUKU
Judul Buku : An OutLine Of Citizenship And Moral Education In Major Countries Of
Southeast Asia
Chapter : Citizenship Education In Indonesian Context
Tahun Terbit : 2008
Pengarang : Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed.
Penerbit : Bintang Warli Artika
Kota Terbit : Bandung
Jumlah Halaman : 111 Halaman
CHAPTER SUMMARY
Pendidikan Kewarganegaraan (proses dan kemajuan)
Sejak 1945, indonesia menghabiskan sekitar lima belas tahun membela dan mempertahankan kemerdekaan nasional., menegakkan Konstitusi nasional, dan mengorganisir/mengatur tatanan sosial. Untungnya, tak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dasar negara nasional, dan tentu saja tujuan nasionalnya. Semua orang yang diintegrasikan sebagai kerangka politik nasional untuk membangun dan mengembangkan negara nasional dan kesejahteraan nasional. Ini dinyatakan secara resmi dan secara hukum dalam pembukaan UUD 1945, berikut:
Sejak kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, penaklukan apapun di dunia ini adalah bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan dan karena itu harus dihapuskan.Perjuangan kita untuk Indonesia yang mandiri telah datang ke panggung sukses dan orang Indonesia di ambang negara Indonesia yang sangat mandiri, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan berkat Tuhan dan pergerakan kehidupan nasional yang tinggi, orang-orang Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Pembentukan pemerintah nasional adalah untuk memelihara orang-orang Indonesia dan wilayah mereka untuk mempromosikan kesejahteraan umum; untuk mengangkat standar hidup; dan untuk partisipasi dalam pendirian tatanan dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. kemerdekaan nasional kita diwujudkan dalam konstitusi negara Indonesia, mengatur sebuah Republik dengan kedaulatan oleh orang-orang dengan memegang prinsip bahwa kita percaya kepada Tuhan yang Mahakuasa; kemanusiaan yang adil dan beradab; kesatuan indonesia;Demokrasi dipimnpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan konsultasi sehingga harus menghasilkan keadilan sosial untuk semua orang Indonesia (Konstitusi 1945, indonesia).
Pembukaan konstitusi ini telah dijadikan sebuah panduan resmi dalam memelihara sikap nasional rasa kebanggaan dan tanggung-jawab warga negara di negara mereka. Panduan sikap Nasional ini hanya dianggap sebagai dokumen historis antara tahun 1945 dan 1949. Pada periode ini, orang-orang dan "Republik baru", pemerintah sedang bertempur di Perang (disebut "Revolusi fisik"), Belanda untuk membela kemerdekaan nasional. Ini adalah manifestasi dari salah satu sikap Nasional bangsa Indonesia, untuk menolak setiap jenis pengaruh dari luar dalam kepentingan internal indonesia.
Jika keterlibatan warga negara dalam perang kemerdekaan adalah diperhitungkan sebagai pelatihan " keberanian kewarganegaraan" warga negara, itu jelas sukses. Dalam hal ini, ada lembaga pendidikan tidak terorganisir dengan baik dilakukan oleh pemerintah Republik baru. Tapi patriotisme, kesediaan untuk mengorbankan, Kesiapan untuk mengambil bagian dalam kebajikan, dan mendapatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki diinternalisasi oleh banyak selama Perang Kemerdekaan. Oleh alam, "kewarganegaraan pelatihan" dan "pendidikan masyarakat sipil" yang berlangsung terus-menerus selama periode ini.
Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia kontemporer, sambil mengajar sejarah perjuangan bangsa dan mengajar ilmu-ilmu sosial juga, salah satu harus menggunakan metode yang tepat dan media secara akurat untuk mencerminkan semangat revolusioner dan mandiri yang begitu umum selama perjuangan untuk kemerdekaan, 1945-1949. Media yang paling berpengaruh dalam mengajar mata pelajaran untuk siswa yang lebih muda di sekolah dasar saat ini adalah lagu heroik yang dibuat selama perang. Efektif juga metode pengajaran tersebut sebagai sosio-drama, RPG, studi Wisata, dan cerita.
Meskipun tidak terorganisir dengan baik sekolah maupun kewarganegaraan pendidikan sebagai subjek instruksi sudah diprogram dalam kurikulum sekolah di masa perang, perlu dicatat bahwa, pada tahun 1947, pemerintah indonesia menetapkan bahasa Indonesia standar (bahasa indonesia), yang jauh berbeda dari standar bahasa Melayu yang digunakan dalam masa kolonial Belanda. Penggunaan bahasa indonesia di semua sekolah tingkat sejak 1947 memiliki efek politis pemersatu dan mempermudah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dasar untuk sosialisasi politis diperdalam dan bahasa umum membantu membangun identitas nasional.
Periode ke dua (1949-1959) kehidupan nasional indonesia yang ditandai oleh perubahan konstitusi sebagai konsekuensi dari perjanjian belanda untuk mengakui kedaulatan pemerintah indonesia di bawah konstitusifederal (konstitusi 1949). Ini juga merupakan saat pengakuan kedaulatan indonesia di dunia ini. Namun orang-orang indonesia dan pemerintah menyadari situasi ini sebagai penyimpangan ide-ide dari proklamasi kemerdekaan 1945. Kemudian mereka terus berjuang untuk menjaga integritas nasional dan identitas melalui serangkaian perjanjian diplomatik dengan Belanda.
Pada 15 agustus 1950, rakyat indonesia berubah republik federal indonesia ke negara kesatuan republik indonesia di bawah konstitusi sementara 1950 (konstitusi ke dua setelah UUD 1945 dianggap tidak berlaku). Konstitusi 1950 seharusnya berlaku sampa konstitusi permanen secara resmi berlaku. Konstitusi 1950 sementara juga bukan solusi yang memuaskan untuk menegakkan tatanan nasional dan menjaga persatuan nasional berdasarkan ide-ide proklamasi kemerdekaan 1945, pada kenyataannya, itu menciptakan dan menunjukkan “gaya hidup liberal” terutama sektor kehidupan sosio politik dan pembangunan nasional. Ada dua situasi utama yang tidak menyenangkan yang menunjukkan gaya hidup demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 an. Yang pertama situasi yang sering menyebabkan perubahan pemerintah, kedua yang membuat arena utama legislatif untuk menyelesaikan konflik politik antar kelompok kepentingan. Krisis ini membawa republik ke dekat negara untuk keadaan darurat nasional.
Pengalaman ini dianggap sebagai contoh yang baik untuk diuraikan dan untuk menunjukkan dalam mengajar sejarah nasional dan pendidikan kewarganegaraan hari ini bahwa orang-orang indonesia dan pemerintah tidak perlu prinsip baik liberal maupun komunal dan gaya hidup dalam kehidupan sosial politik. Sebagai masyarakat yang beragam, indonesia membangun integritas nasional dan kesatuan sosial didasarkan pada “kerjasama atau saling membantu” (gotong royong)dinegara bagian logis dan rasional “keadilan distributif dan komutatif”.
Sejauh ini tidak ada program signifikan perkembangan pendidikan yang di priode ini. Urusan internal dalam priode ini mendorong presiden untuk menggunakan kekuatan yang luar biasa sebagai presiden dan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dalam upaya untuk mneyelamatkan negara pada tanggal 5 juli 1959, presiden mengeluarkan dekrit. Tujuan penting dari keputusan ini adalah untuk mengembalikan UUD 1945. Ini berarti bahwa UUD 1945 berlaku lagi bagi seluruh rakyat Indonesia terhitung sejak tanggal keputusan dan bahwa konstitusi 1950 sementara tidak berlaku lagi.
Tindakan Presiden ini diikuti oleh sebuah "manifesto politik" pada 17 Agustus, 1959, yang kemudian disetujui oleh orang-orang yang sementara musyawarah (MPRS) oleh dekrit No. I/MPRS/1960 sebagai pedoman kebijakan negara. Di bawah dekrit ini, semua aspek kehidupan sosio-ekonomi dan politik indonesia dipahami dipandu oleh pemimpin. Selama ((1959 1965) periode ini, dalam situasi yang disebut periode "dipandu demokrasi", indonesia melewati "alih" dari pemimpin nasional.
Situasi ini telah dijelaskan oleh beeby (1979): "... Presiden dianggap lebih besar kekuasaan atas urusan politik, sosial dan ekonomi, tetapi pada saat yang sama penurunan ekonomi dan pertumbuhan dan kualitas pendidikan memburuk nyata" (dikutip dalam pagerlind dan Saha, 1983, p.202). sosio-ekonomi dan politik pembangunan di periode ini, sering diberi label kebijakan "Menara gading", berarti "gengsi politik" dianggap lebih penting daripada kesejahteraan umum.
Secara resmi, pendidikan kewarganegaraan (kewarganegaraan) mulai diintegrasikan dalam kurikulum nasional pendidikan untuk semua tingkat pendidikan pada tahun 1960, berdasarkan decret No. II/MPRS/1960. Tapi masalahnya adalah bagaimana untuk memastikan isi kewarganegaraan yang bisa diterima oleh kepentingan bersama. Kesalahan yang serius dibuat oleh beberapa pemimpin politik dan kurikulum pengembang langsung atau secara tidak langsung adalah mengartikan arti pancasila sebagai isu utama bagi pendidikan kewarganegaraan.
Salah satu contoh dari sebuah "hukum" kesalahpahaman tentang arti Pancasila sebagai isu sentral isi pendidikan kewarganegaraan yang dinyatakan dalam Asiaweek (1986) berikut: "pancasila sebagai forum untuk menyatukan ideologi di bawah 'NASAKOM' — nasionalis, agama dan ideologi Partai Komunis..."(p. 45). Keadaan ini dianggap oleh (kebanyakan) orang Indonesia penyimpangan dari sifat dan arti penting dari pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara.
Kesalahpahaman tentang arti Pancasila ini, yang dipandang sebagai sengaja dilakukan oleh kekuasaan politik internal (komunisme), membawa ketidakjelasan untuk semua aspek kehidupan nasional, kesalahpahaman dalam pengajaran dan pembelajaran kewarganegaraan, dan menciptakan konflik sosial. Pada puncak waktu ini tidak pasti untuk orang-orang, bukti kecurigaan rakyat datang melalui Partai Komunis Indonesia (pki) menciptakan sebuah gerakan politik yang disebut "September 30-PKI gerakan 1965 "dan mencoba untuk melakukan kudeta, dan mendirikan sebuah negara komunis.
Setelah kegagalan gerakan september 30 PKI itu dihancurkan oleh orang-orang, pemerintah dan kekuatan politik lainnya menetapkan urutan"baru" (orde baru), yang akan memerlukan gaya hidup baru, sikap mental, ide, dan komitmen. Kehadiran "Orde Baru", sebagaimana disebutkan dalam bab I, bertujuan "kembali ke aplikasi asli Pancasila sebagai filsafat negara dan kembali ke UUD 1945.
Berdasarkan tujuan Orde Baru, di awal 1967 pemerintah menghimpun dana dan pasukan untuk mendorong orang-orang dan aparatur pemerintah ke arah program pembangunan nasional. Periode ini (1966 masa kini) disebut masa Orde baru atau periode "Pembangunan nasional". Dalam program pendidikan, pemerintah reorganisasi program pendidikan nasional dan didefinisikan ulang tujuannya.
Pada tahun 1968, dalam usaha untuk kembali ke makna asli dan penerapan pancasila dan UUD 1945, pemerintah memutuskan "pendidikan kewarganegaraan" berdasarkan pancasila dan UUD 1945 sebagai isu-isu sentral dalam tingkat semua pendidikan harus menjadi subjek diperlukan instruksi dan subjek pemeriksaan lokal dan nasional. Mengikuti kemajuan pembangunan nasional, istilah ' pendidikan kewarganegaraan "atau"pendidikan kewarganegaraan"(pendidikan kewarganegaraan) sebagai pelajaran tentang instruksi berubah menjadi ' pendidikan moral pancasila" (pendidikan moral pancasila atau pmp).
Pada 1978, MPR mengeluarkan dekrit yang No.II/MPR/1978 tentang P-4. Sejak keputusan ini diberlakukan untuk seluruh kehidupan bangsa, pendidik dan pengembang kurikulum direorganisasi baik isi maupun dan desain PMP dan IPS (ilmu sosial) dala rangka memenuhi tujuan p4. Pemerintah khawatir bahwa kurikulum PMP ini harus distandardisasi serta pengajaran dan sumber belajar (buku) harus dirancang dan diberikan di bawah arahan pemerintah.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari interpretasi yang berbeda, dan untuk mendorong penggunaan bahasa yang sistematis dan gaya penulisan dalam menguraikan isi dan isu-isu PMP.Namun, pemerintah membuka pintu kritik dan saran dari para pendidik, psikolog, tokoh agama, dan masyarakat umum, mereka yang memiliki pendapat positif untuk mengajar yang lebih baik mensosialisasikan pendidikan kewarganegaraa (PMP).
Untuk mempertahankan dan mengembangkan pembangunan pendidikan pada umumnya dan pendidikan kewarganegaraan pada khususnya, sesuai dengan kemajuan pembangunan nasional, “Majelis Permusyawaratan Rakyat” (MPR) menegaskan kembali tujuan pendidikan nasional melalui Keputusan No.II / MPRI 1983 tentang GBHN . Tujuan pendidikan nasional adalah sebagai berikut:
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk memberikan celah peningkatan untuk semua orang untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, secara rohani maupun materi, melalui pengabdian kepada Tuhan, penguatan Mahakuasa peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan, peningkatan perilaku yang baik dan kepribadian, dan kesadaran nasional dan patriotisme (GBHN, 1983)
Pada tahun 1984, pemerintah membuat beberapa revisi pada kurikulum sekolah serta menyempurnakan metode pengajaran dan pembelajaran serta sumber daya dari PMP dan Sejarah Perjuangan Nasional.Dalam upaya-upaya tambahan, pada saat yang sama pemerintah menciptakan dan melaksanakan " Pelatihan Program P-4 " untuk SMP dan siswa SMA selain "PMP" sebagai subjek formal instruksi. Untuk siswa pendidikan tinggi, Pelatihan Program P-4 ditambahkan sebagai pengganti untuk studi yang secara khusus difokuskan pada P-4 Pelatihan Program bagi siswa pendidikan tinggi "subjek Pancasila instruksi."
PEMBANGUNAN NASIONAL LANGKAH DAN KEMAJUAN
Seperti disebutkan di atas, pemerintahan Orde Baru adalah pemerintah Indonesia yang menyadari pentingnya mengaplikasikan kembali Pancasila dan konstitusi UUD 1945 untuk menjamin pencapaian ide kemerdekaan dan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara materi maupun mental. Pemerintah orde baru bergerak cepat untuk mempertahankan dana dan kekuatan serta sumber daya bangsa untuk kepentingan pembangunan nasional. Pembangunan nasional telah dianggap sebagai program yang mendesak pemerintah orde baru, sehingga orde baru juga dicap sebagai "urutan perkembangan."
Pedoman untuk menginternalisasi dan mempraktekkan Pancasila (P-4). Isi topik ini berasal dari "Pancasila" (lima prinsip sebagai dasar negara dan ideologi. Lima kualifikasi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan adalah sebagai berikut:
1) Kepercayaan pada Tuhan yang Mahakuasa (Ketuhanan Yang Maha Esa)
2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan dalam konsultasi perwakilan (Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan)
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Makna dari prinsip-prinsip "Pancasila" adalah sebagai berikut:
1) Sebuah kepercayaan pada Tuhan yang Mahakuasa
Prinsip ini meminta masyarakat Indonesia untuk mengakui keberadaan Tuhan. Dengan kata lain, prinsip kepercayaan kepada Allah sebagai Mahakuasa mencerminkan kepercayaan masyarakat Indonesia dalam kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini (selanjutnya). Hal ini mendorong mereka mengikuti nilai-nilai luhur yang membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Prinsip ini ditekankan dalam pasal 29, ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi itu. "Negara harus didasarkan kepada keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa."
Tujuan akhir dari nilai ini adalah untuk menciptakan keharmonisan antara orang-orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda tapi yang mengakui keesaan Tuhan, kekuasaan, dan keadilan. Karakteristik pribadi didorong oleh hal-hal berikut: pencerahan, toleransi, wawasan luas, kekidzmatan, kooperatif, keharmonisan, kebenaran, keadilan, ketidakberpihakan, dan kewajaran. Monoteisme diasumsikan dalam keyakinan ini.
2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Prinsip ini ingin manusia diperlakukan sesuai dengan martabat makhluk Tuhan. Jadi rakyat Indonesia tidak setuju dengan penindasan terhadap manusia, baik oleh bangsa mereka sendiri atau lainnya, secara fisik maupun spiritual.
Tujuan akhir dari keyakinan ini adalah kerukunan nasional dan internasional. Jika, di hadapan Allah, semua orang adalah sama, maka harus adasaling kasih mengasihi di antara persaudaraan mereka. Karakteristik pribadi berikut didorong: moral keselarasan, politik non-kesejajaran, kesadaran global, harga diri, menghormati orang lain, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan, martabat dan peri kemanusiaan.
3) Persatuan Indonesia
Prinsip ini mempromosikan nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air seseorang, dan kebutuhan untuk selalu memupuk persatuan nasional dan mempromosikan integritas nasional. Nasionalisme "Pancasila" merupakan panggilan untuk penghapusan orang Indonesia dari perasaan superioritas berdasarkan etnis, keturunan, atau warna kulit. Simbol Negara Indonesia menekankan prinsip "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti "Bhinneka Tunggal Ika"
Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan hambatan persatuan bangsa dan integritas. Tujuan akhir dari keyakinan ini adalah menjaga kerukunan nasional dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian. Indonesia menghargai arti dari penerapan prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan keyakinan bahwa kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara harus ditempatkan di depan kepentingan atau keselamatan individu atau kelompok.
Seperti nasionalis yang melihat kekuatan dalam keanekaragaman dan percaya dalam kesatuan atau manfaat dari keseluruhan juga diharapkan menjadi patriotik, altruistik, rela berkorban, berani, damai dan bertanggung jawab.
4) Demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan dalam konsultasi perwakilan
Prinsip ini menekankan bahwa demokrasi "Pancasila" adalah demokrasi yang diinspirasi oleh dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip lain dari "Pancasila", yang berarti bahwa penggunaan hak demokrasi harus selalu disertai dengan nilai-nilai kemanusiaan, pelestarian dan penguatan persatuan nasional, dan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.
Tujuan akhir dari keyakinan ini adalah "untuk membangun, memelihara dan memperbaiki" konsensus "demokrasi demi harmoni dan pembangunan bangsa dan negara. Indonesia percaya bahwa proposisi berikut ini benar: "orang-orang yang berdaulat", dan mereka deposit kedaulatan mereka dengan dewan perwakilan mereka. Setiap orang diharapkan memiliki kepercayaan di masyarakat, dan untuk percaya pada kesetaraan, objektivitas dan kejujuran.
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Prinsip ini mengarah pada pemerataan kesejahteraan di kalangan rakyat, bukan dengan cara yang statis, tetapi dalam cara yang dinamis dan progresif. Ini berarti bahwa semua sumber daya alam dan potensi manusia harus dimanfaatkan untuk membawa kebahagiaan terbesar mungkin untuk semua orang, Keadilan sosial menyiratkan perlindungan bagi yang lemah, tapi lemah harus bekerja sesuai dengan kemampuan mereka. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan yang kuat dan untuk menjamin adanya keadilan.
Tujuan utama dari prinsip ini adalah harmoni sosial dan kesejahteraan. Sebagai individu, Indonesia percaya bahwa keadilan sosial dimulai dengan kewajiban mereka sendiri untuk berjuang untuk keadilan sosial bagi orang lain. Mereka juga percaya bahwa keadilan sosial didasarkan pada norma-norma yang sama yang mencirikan hubungan keluarga dan mensimulasikan pertumbuhan hubungan keluarga.
Setiap orang harus bekerja keadilan sosial dan martabat sosial, dan bekerja untuk mengakhiri eksploitasi. Pekerjaan ini membutuhkan ketulusan, kerendahan hati, keluhuran, dan ketaatan. Untuk mencapai integritas sosial, keterbukaan pikiran, familyhood, dan menghormati budaya sosial yang penting.
Konstitusi 1945. Topik ini dirancang untuk merangsang kemauan orang awam untuk memahami bentuk dan struktur pemerintahan dan hak dan kewajiban setiap warga negara. Topik ini dimulai dengan fakta bahwa konstitusi republik Indonesia biasanya disebut sebagai "UUD 1945" karena konstitusi disusun dan diadopsi pada 1945, ketika republik telah merdeka: sebagian untuk membedakannya dari dua konstitusi lain yang berlaku di Indonesia merdeka, dan juga karena prinsip-prinsip ini mengungkapkan ide konstitusi dan menggabungkan tujuan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan yang dipertahankan setelahnya. Konstitusi secara substansial diispirasi oleh semangat persatuan Indonesia dan tujuan berikut; demokrasi dibangun atas dasar saling membantu, permusyawaratan perwakilan dan konsensus.
Konstitusi republik Indonesia (sebelum beberapa penambahan isi oleh amandemen 2000-2004) terdiri dari 37 pasal, 4 batang tubuh, dan 2 ketentuan tambahan, dan itu didahului oleh suatu pembukaan. Pembukaan memiliki 4 paragraf yang berisi kecaman terhadap segala bentuk penjajahan di dunia, perjuangan kemerdekaan Indonesia, deklarasi kemerdekaan dan pernyataan mengenai tujuan dan prinsip Indonesia. Ini menyatakan bahwa Indonesia merdeka harus menjadi bentuk negara republik di mana dalam kedaulatan berada di tangan rakyat. Pembukaan mendasarkan pada prinsip-prinsip filosofis pemerintahan, yaitu "Pancasila".
Pemerintah Indonesia dimaksudkan untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah seluruh mereka, untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat untuk mengembangkan kehidupan bangsa, dan untuk berkontribusi pada kebebasan dunia, perdamaian, dan keadilan sosial (dikutip, diterjemahkan, dan diparafrasekan dari Buku I, II, dan III-1979)
ANALISIS CHAPTER
1. Periode 1945-1949
Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia kontemporer, sambil mengajar sejarah perjuangan bangsa dan mengajar ilmu-ilmu sosial juga, salah satu harus menggunakan metode yang tepat dan media secara akurat untuk mencerminkan semangat revolusioner dan mandiri yang begitu umum selama perjuangan untuk kemerdekaan. Media yang paling berpengaruh dalam mengajar mata pelajaran untuk siswa yang lebih muda di sekolah dasar saat ini adalah lagu heroik yang dibuat selama perang. Efektif juga metode pengajaran tersebut sebagai sosio-drama, RPG, studi Wisata, dan cerita. Meskipun tidak terorganisir dengan baik sekolah maupun kewarganegaraan pendidikan sebagai subjek instruksi sudah diprogram dalam kurikulum sekolah di masa perang, perlu dicatat bahwa, pada tahun 1947, pemerintah indonesia menetapkan bahasa Indonesia standar (bahasa indonesia), yang jauh berbeda dari standar bahasa Melayu yang digunakan dalam masa kolonial Belanda. Penggunaan bahasa indonesia di semua sekolah tingkat sejak 1947 memiliki efek politis pemersatu dan mempermudah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dasar untuk sosialisasi politis diperdalam dan bahasa umum membantu membangun identitas nasional.
2. Periode 1949-1959
Kehidupan nasional indonesia yang ditandai oleh perubahan konstitusi sebagai konsekuensi dari perjanjian belanda untuk mengakui kedaulatan pemerintah indonesia di bawah konstitusi federal (konstitusi 1949). Sejauh ini tidak ada program signifikan perkembangan pendidikan yang di priode ini. Urusan internal dalam priode ini mendorong presiden untuk menggunakan kekuatan yang luar biasa sebagai presiden dan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dalam upaya untuk mneyelamatkan negara pada tanggal 5 juli 1959, presiden mengeluarkan dekrit. Tujuan penting dari keputusan ini adalah untuk mengembalikan UUD 1945. Ini berarti bahwa UUD 1945 berlaku lagi bagi seluruh rakyat Indonesia terhitung sejak tanggal keputusan dan bahwa konstitusi 1950 sementara tidak berlaku lagi.
3. Periode 1960
Secara resmi, pendidikan kewarganegaraan (kewarganegaraan) mulai diintegrasikan dalam kurikulum nasional pendidikan untuk semua tingkat pendidikan pada tahun 1960, berdasarkan dekret No. II/MPRS/1960. Tapi masalahnya adalah bagaimana untuk memastikan isi kewarganegaraan yang bisa diterima oleh kepentingan bersama. Kesalahan yang serius dibuat oleh beberapa pemimpin politik dan kurikulum pengembang langsung atau secara tidak langsung adalah mengartikan arti pancasila sebagai isu utama bagi pendidikan kewarganegaraan.
4. Periode 1968
Pada tahun 1968, dalam usaha untuk kembali ke makna asli dan penerapan pancasila dan UUD 1945, pemerintah memutuskan "pendidikan kewarganegaraan" berdasarkan pancasila dan UUD 1945 sebagai isu-isu sentral dalam tingkat semua pendidikan harus menjadi subjek diperlukan instruksi dan subjek pemeriksaan lokal dan nasional. Mengikuti kemajuan pembangunan nasional, istilah ' pendidikan kewarganegaraan "atau"pendidikan kewarganegaraan"(pendidikan kewarganegaraan) sebagai pelajaran tentang instruksi berubah menjadi ' pendidikan moral pancasila" (pendidikan moral pancasila atau pmp).
5. Periode 1978
MPR mengeluarkan dekrit yang No.II/MPR/1978 tentang P-4. Sejak keputusan ini diberlakukan untuk seluruh kehidupan bangsa, pendidik dan pengembang kurikulum direorganisasi baik isi maupun dan desain PMP dan IPS (ilmu sosial) dalam rangka memenuhi tujuan p4. Pemerintah khawatir bahwa kurikulum PMP ini harus distandardisasi serta pengajaran dan sumber belajar (buku) harus dirancang dan diberikan di bawah arahan pemerintah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari interpretasi yang berbeda, dan untuk mendorong penggunaan bahasa yang sistematis dan gaya penulisan dalam menguraikan isi dan isu-isu PMP.Namun, pemerintah membuka pintu kritik dan saran dari para pendidik, psikolog, tokoh agama, dan masyarakat umum, mereka yang memiliki pendapat positif untuk mengajar yang lebih baik mensosialisasikan pendidikan kewarganegaraa (PMP).
6. Periode 1984
Pada tahun 1984, pemerintah membuat beberapa revisi pada kurikulum sekolah serta menyempurnakan metode pengajaran dan pembelajaran serta sumber daya dari PMP dan Sejarah Perjuangan Nasional. Dalam upaya-upaya tambahan, pada saat yang sama pemerintah menciptakan dan melaksanakan " Pelatihan Program P-4 " untuk SMP dan siswa SMA selain "PMP" sebagai subjek formal instruksi. Untuk siswa pendidikan tinggi, Pelatihan Program P-4 ditambahkan sebagai pengganti untuk studi yang secara khusus difokuskan pada P-4 Pelatihan Program bagi siswa pendidikan tinggi "subjek Pancasila instruksi."
Pembangunan Nasional (Langkah dan Kemajuan)
Pemerintah orde baru adalah pemerintah Indonesia yang menyadari pentingnya mengaplikasikan kembali Pancasila dan konstitusi UUD 1945 untuk menjamin pencapaian ide kemerdekaan dan menciptakan masyarakt Indonesia yang adil dan makmur, baik secara materi maupun mental. Pedoman untuk menginternalisasi dan mempraktekkan pancasila, yaitu :
1. Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa
Tujuan akhir dari nilai ini adalah untuk menciptakan keharmonisan antara orang-orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda tapi yang mengakui keesaan Tuhan, kekuasaan, dan keadilan. Karakteristik pribadi didorong oleh hal-hal berikut : pencerahan, toleransi, wawasan luas, kekhidmatan, kooperatif, keharmonisan, kebenaran, keadilan, ketidakberpihakan, dan kewajaran. Monoteisme diasumsikan dalam keyakinan ini.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Tujuan akhir dari keyakinan ini adalah kerukunan nasional dan internasional. Jika, di hadapan Allah, semua orang adalah sama, maka harus adasaling kasih mengasihi di antara persaudaraan mereka. Karakteristik pribadi berikut didorong: moral keselarasan, politik non-kesejajaran, kesadaran global, harga diri, menghormati orang lain, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan, martabat dan peri kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia
Tujuan akhir dari keyakinan ini adalah menjaga kerukunan nasional dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian. Indonesia menghargai arti dari penerapan prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan keyakinan bahwa kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara harus ditempatkan di depan kepentingan atau keselamatan individu atau kelompok.
4. Demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan dalam konsultasi perwakilan
Tujuan akhir dari keyakinan ini adalah "untuk membangun, memelihara dan memperbaiki" konsensus "demokrasi demi harmoni dan pembangunan bangsa dan negara. Indonesia percaya bahwa proposisi berikut ini benar: "orang-orang yang berdaulat", dan mereka deposit kedaulatan mereka dengan dewan perwakilan mereka. Setiap orang diharapkan memiliki kepercayaan di masyarakat, dan untuk percaya pada kesetaraan, objektivitas dan kejujuran.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Tujuan utama dari prinsip ini adalah harmoni sosial dan kesejahteraan. Sebagai individu, Indonesia percaya bahwa keadilan sosial dimulai dengan kewajiban mereka sendiri untuk berjuang untuk keadilan sosial bagi orang lain. Mereka juga percaya bahwa keadilan sosial didasarkan pada norma-norma yang sama yang mencirikan hubungan keluarga dan mensimulasikan pertumbuhan hubungan keluarga.
Kesimpulan
Pendidikan kewarganegaraan selalu disesuaikan dengan situasi atau keadaan pemerintahan yang sedang berjalan atau disesuaikan dengan keadaan negara pada masa itu. Berawal dari tahun 1945-1949, dalam Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia kontemporer, dalam pendidikan kewarganegaraan diajarkan mengenai sejarah perjuangan bangsa dan ilmu-ilmu sosial juga, pada masa ini tepatnya tahun 1947, diprogramkan penggunaan bahasa Indonesia disemua sekolah yang memiliki efek politis pemersatu dan mempermudah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 1949-1959, tidak ada program signfikan. Urusan internal dalam periode ini mendorong presiden untuk menggunaka kekuatan yang luar biasa sebagai presiden dan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dalam upaya untuk menyelamatkan negara. selanjutnya Secara resmi, pendidikan kewarganegaraan (kewarganegaraan) mulai diintegrasikan dalam kurikulum nasional pendidikan untuk semua tingkat pendidikan pada tahun 1960, berdasarkan dekret No. II/MPRS/1960.
Selanjutnya, Pada tahun 1968, dalam usaha untuk kembali ke makna asli dan penerapan pancasila dan UUD 1945, pemerintah memutuskan "pendidikan kewarganegaraan" berdasarkan pancasila dan UUD 1945 sebagai isu-isu sentral dalam tingkat semua pendidikan harus menjadi subjek diperlukan instruksi dan subjek pemeriksaan lokal dan nasional. MPR mengeluarkan dekrit yang No.II/MPR/1978 tentang P-4. Sejak keputusan ini diberlakukan untuk seluruh kehidupan bangsa, pendidik dan pengembang kurikulum direorganisasi baik isi maupun desain PMP dan IPS (ilmu sosial) dalam rangka memenuhi tujuan p4. Sedangkan Pada tahun 1984, pemerintah membuat beberapa revisi pada kurikulum sekolah serta menyempurnakan metode pengajaran dan pembelajaran serta sumber daya dari PMP dan Sejarah Perjuangan Nasional.
Pemerintah orde baru adalah pemerintah Indonesia yang menyadari pentingnya mengaplikasikan kembali Pancasila dan konstitusi UUD 1945 untuk menjamin pencapaian ide kemerdekaan dan menciptakan masyarakt Indonesia yang adil dan makmur, baik secara materi maupun mental. Pedoman untuk menginternalisasi dan mempraktekkan pancasila, yaitu :
1. Kepercayaan pada Tuhan yang Mahakuasa (Ketuhanan Yang Maha Esa)
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Demokrasi dipandu oleh kebijaksanaan dalam konsultasi perwakilan (Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan)
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Saran
Pada hakikatnya PKn merupakan usaha sadar dari negara untuk membentuk warga negara sesuai dengan kebutuhan negara sehingga negara tersebut bisa survive, maju dan sejahtera. Pkn di Indonesia harus dikembangkan dan memberikan ketrampilan warga negara selain pada bidang Community Civics sudah saat nya menggarap economic civics dan vocational civics dalam upaya mempersiapkan warga negara di era Globalisasi.
